Wakili Keresahan Rakyat Papua, APM Gelar Aksi Di Depan DPRD Kota Malang

Infokampus.news, Malang – Aliansi Mahasiswa Papua (APM), Kemarin (3/3) menggelar aksi di depan kantor DPRD Kota Malang. puluhan massa APM gelar aksi ini sendiri untuk menuntut penutupan freeport dan hak untuk menentukan nasib sendiri oleh masyarakat Papua. tuntutan itu dinilai masa aksi adalah sebuah protes dimana masyarakat Papua sendiri justru tidak dapat menikmati kekayaan hasil alam bumi Papua.

APM Gelar Aksi Ini Sebagai Bentuk Keresahan Masyarakat Papua 

Juru bicara aksi, Wilson mengatakan bahwa saat ini masyarakat papua sedang resah karena hak-hak yang seharusnya menjadi milik mereka dirampas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. aksi ini sendiri menurutnya, merupakan suatu perwakilan dan cerminan dari keresahan-keresahan masyarakat papua tersebut.

“Kami disini mewakilkan keresahan rakyat papua. keresahan akibat hak-hak mereka yang tidak mereka terima. keresahan karena kehidupan mereka makin sengsara saja di tanah papua sana,” Ungkap Wilson dalam orasinya.

Selain Freeport, Aksi Tuntut Pemerintah Usut Kasus Sengketa Pilkada Intan Jaya

Selain masalah freeport sendiri, APM juga menuntut agar pemerintah dapat mengusut tuntas aktor politik dibalik insiden sengketa pilkada di Kabupaten Intan Jaya. Wilson menuturkan, kasus ini harus segera di usut karena  banyak sekali kerugian yang ditimbulkan oleh sengketa pilkada tersebut.

“kita minta pemerintahan Jokowi-JK untuk mengusut tuntas siapa siapa saja yang bermain sebagai aktor politik di sengketa tersebut.  ini sifatnya harus, karea sebanyak 500 orang mengalami luka-luka dan sampai 6 orang meninggal dunia karena kasus sengketa pilkada ini. ini kan sangat disayangkan sekali,” ungkapnya.

Massa Aksi Tidak Mau Hanya diberi Janji Manis

lebih lanjut, aksi yang diikuti oleh puluhan masa APM ini berharap tuntutan yang dilontarkan dalam aksi tersebut tidak lagi hanya dijanjikan hal-hal maniss oleh pemerintah. karena menurut mereka, selama ini pemerintah hanya memberikan janji-janji saja, tidak ada solusi langsung dari masalah tersebut.

“kita sudah bosan dengan janji-janji. disini peran pemerintah sudah sepatutnya untuk mensejahterakan rakyatnya, bukan sebaliknya. rakyat papua masih jauh darik akata sejahtera,’ Papar Wilson.

Namun, dalam gelaran aksi tersebut masa aksi sempat dihadang oleh 5 santri yang berasal dari santri Yayasan Darul Hikmah An Nawawi. Salah seorang santri, Wido Gurahman, mengaku diamanahkan oleh sang kyai untuk menjaga aksi ayng berlangsung di depan gedung DPRD Kota Malang tersebut.

“disini kami hanya mengamankan saja karena dianggap meresahkan. Aksi ini bisa mengancam NKRI, jangan sampai Papua nanti lebas dari Indonesia,” Paparnya. (uch)

Berita Terkait

ADV-728_x_90

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Job Fair UB Telah Rampung, Pencari Kerja Antusias Ikuti Dua Hari Penyelenggaran

Telah rampungnya hari kedua penyelenggaraan Job Fair UB ke-12, meninggalkan cerminan peserta Job Fair Masih antusias Untuk Hadir di Acara...

Close