Cari Tahu Yuk Keterkaitan Ilmu Hukum dan Ilmu Psikologi

Infokampus.news – Hari ini Diselenggarakan Seminar Nasional dengan Tajuk   “Seminar nasional psikologi dan hukum” membawakan tema sinergi keilmuan psikologi dan hukum di indonesia. Acara yang  diadakan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) Malang.
Pemateri Psikologi hari ini yakni Caecilia Nirlaksita Rini, S.Psi., M.Si., Psikolog beliau merupakan ketua APSIFOR Perwakilan bali pada tahun 2013 hingga 2017, Associate Clinical Psychologist, serta Psikolog Klinik Dokter Bersama Mutara Medika dan Tri K Bali. Selanjutnya Dr. Roseline D. Davido, Ph.D selaku Psikolog Perancis penemu Tes Davido-CHad, Serta Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si, M.ed selaku Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi UM, Guru Besar Universitas Negeri Malang.
Pemateri Hukum hari ini, Ladito R Bagaskoro, SH., MH, Hery Dian Wahono, M.Psi, Psikolog selaku Kepala Sub Bagian Psikologi Kepolisian Bagpa Ro SDM Polda Jatim, Ika Yusanti, Bc.IP, SH., M.Si selaku Kepala Lapas Perempuan Klas IIA Kota Malang.
Jika kamu bekerja atau kuliah di bidang hukum dan psikologi ternyata kaitan keduanya sangat erat loh!  Seperti yg diungkapkan sesilia pada saat seminar berlangsung,  sebenarnya Psikolog juga dibutuhkan untuk pendampingan psikologis pada pelaku kriminal dan korban.
Beliau menceritakan pernah menulis tentang seorang pedofil di media massa. “Disini saya ada pesan yg disampaikan kalo pedofil juga harus dibela pada masyarakat dari sisi psikologis.” Ungkapnya
Tidak semua pelaku salah ada juga pelaku kriminal yang berbuat kejahatan yang sebenarnya tidak bersalah tapi ternyata pelapor yang salah. “Di bali sempat juga ada masalah seperti itu ternyata yg salah adalah yang melaporkan. Ketika saya temukan itu saya bilang kita harus bela kebenaran,” tukasnya.
Namun demikian Ladito selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mengungkapkan kekecewaannya pada sistem hukum di Indonesia. Dimana pelaku kriminal mendapat banyak perlakuan mulai dari treatmen psikologi hingga perlakuan benar, diperhatikan sedangkan sama sekali tidak ada perlindungan psikologis untuk korban.
“Seperti kasus teroris itu, mengambil info.juga ada undang-undang tidak boleh dengan kekerasan, ada deradikalisasi hingga anaknya juga disekolahkan dan benar-benar diperhatikan agar tidak jadi radikal.” Ungkapnya.
Menurut riset yang ia buat beberapa tahun lalu sekitar 1100 lebih korban bom mulai dari bom bali hingga yang terjadi di surabaya akhir-akhir ini, mereka sama sekali tidak mendapatkan pendampingan psikologis dari pemerintah.
“Semoga kedepan pemerintah lebih memperhatikan ini pendampingan psikologis dari korban. Karena jangan sampai korban merasa hanya dibutuhkan saat penyidikan, dikorek infonya hingga persidangan, visum penyidikan dll lalu dibiarkan begitu saja.” Terangnya lebih lanjut (Pus/Jul)

ADV-728_x_90

Baca Juga :  Indonesia Harus Bersiap Hadapi Bencana Demografi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *