Gelar FGD, Pakar Administrasi Publik UB Nilai Perpu Ormas Butuh Kajian Lebih Mendalam

Infokampus.news, Malang – Hari ini (14/9) beberapa pakar Politik dan Administrasi Publik Universitas Brawijaya (UB) menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) dengan Tajuk “Perpu Ormas Dalam Konteks Kebijakan Publik dan Demokrasi Pancasila”. Dalam FGD yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA UB) Lantai 2 ini sendiri menghadirkan pemateri yaitu Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, dan Dr. Drs. Luqman Hakim , M.Sc, serta pembanding yaitu Dr. Abdulah Said, M.Si, Dr. Rer. Pol. Romy Hermawan, S. Sos, M.Ap, beserta Drs. Abb. Barrul Fuad, M.Si. Hadir Pula Sebagai Moderator yaitu Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D.

Kajian Keilmuan dari Perpu Ormas Masih Kurang

Isu perpu ormas yang saat ini sedang bergulir memang layak untuk disimak dan didiskusikan bersama. Menurut Salah satu pembanding yaitu Romy Hermawan, Saat ini upaya pemerintah pada perpu ini lebih kepada tindakan preventif. Namun yang patut dicermati, adalah apakah tindakan preventif itu diperlukan atau tidak. Menurut Romy, Saat ini kajian akademis dari tujuan perpu ormas tersebut masih sangat kurang. Padahal dalam hal tersebut perlulah ada keseimbangan Filosofi keilmuannya.

“Saat ini kajian dari filosofi keilmuannya masih kurang. yang dikhawatirkan adalah muncul sisi politis dalam penerbitan perpu ini. Untuk itu perpu tersebut butuh keseimbangan dalam ranah akademisnya,” Pungkasnya.

Penerbitan Perpu Ormas Terlalu Terburu-Buru

Selain itu, pedapat dari audiens pun Hampir bernada sama yaitu penerbitan ormas dirasa merupakan kebijakan yang terlalu terburu-buru. Salah satu pendapat dari Dosen Administrasi Publik FIA yaitu Bapak Andhyka bernada serupa. Menurutnya, perpu ormas merupakan kebijakan yang hanya kebijakan pegulangan dari Undang-Undang (UU) yang sudah ada yaitu UU Ormas.

“Sebetulnya perpu ormas ini bukan suatu kebijakan yang mendesak, kebijakan yang tidak urgent yang justru membuat kegaduhan dalam masyarakat. Seharusnya dalam pandangan administrasi publik, perpu ini terlebih dahulu butuh kajian yang mendalam,” Pungkasnya.

Pemerintah jangan Sampai Kehilangan Kepercayaan Masyarakat Karena Perpu Ormas

Menanggapi adannya kontradiksi yang muncul dari penerbitan perpu ormas, Drs. Barrul Fuad mengungkapkan bahwa disetiap rezim pemerintahan pastilah muncul adanya kontradiksi. Dan saat ini menurutnya, pemerintah sedang meredam pihak yang berpotensi menggoyahkan kekuasaan dengan menerbitkan perpu. “Yang jadi pertanyaan adalah perpu ini menjadi keharusan struktural atau semata-mata berangkat dari kepentingan ?” Pungkasnya.

Dirinya juga menyoroti tidak adanya mekanisme/SOP dalam kasus pembubaran ormas. Menurutnya pembubaran ormas nantinya harus berdasarkan mekanisme yang tersusun secara jelas. Selain itu, pemerintah juga harus mencermati social power yang berkembang dimasyarakat efek dari perpu ormas ini.

“Harus dilihat dulu kondisi sosial dimasyarakat bagaimana. Jangan sampai pemerintah kehilangan trust dari masyarakat,” Imbuhnya.

Selain itu dirinya menyayangkan bahwa saat ini para elit politik justru menjadikan common enemy mereka sebagai pihak yang ingin “merebut” kekuasaan. padahal, justru saat ini korupsilah yang pantas di jadikan sebagai common enemy.

Adanya Polemik Perpu Ormas Jadi bukti Pemerintahan Saat Ini Belum Efisien

Dalam Statement penutup diskusi, Prof. Bambang Supriyono mengajak untuk menganalisis polemik perpu ormas ini kedalam kajian administrasi publik. Menurutnya, saat ini pemerintah haruslah mencermati dua sisi yaitu sisi efisiensi pemerintahan dan demokratisasi agar dapat berjalan secara seimbang. Karena saat ini dirasa pemerintah sangatlah belum menjalankan efisiensi pemerintahan dengan masih berkecimpungnya peran pemerintah dalam masalah permasalahan sosial dalam masyarakat. Padahal masalah tersebut sebetulnya sudah mempunyai pengawasan berupa Undang-Undang.

Karena sebetulnya dengan berbasis Pancasila, permasalahan sosial seperti masalah perormasan masih bisa dikontrol oleh masyarakat, tentunya dengan pengawasan UU dan pemerintah secara tidak langsung. Dirinya menyarankan agar pemerintah memfokuskan diri terhadap peningkatan ekonomi, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan negara.

“Jadi Demokratisasi dan Efisiensi pemerintahan bisa berjalan seimbang. Karena memang negara-negara maju umumnya memang berjalan seimbang. Kenyataanya saat ini dinegara berkembang memang demokratisasinya sangat tinggi, namun efisensinya jarang berkembang. Dengan adanya polemik ini juga saat ini membuktikan bahwa pemerintahan belum menjalankan efisiensi dengan baik,” Ujarnnya. (uch)

 

ADV-728_x_90

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mahasiswa Fakultas Teknik UB Ini Diundang Google Secara Resmi , Ternyata Ini Sebabnya

Diundang google secara resmi , siapa yang tidak mau? Adalah Mutiah Abdat, mahasiswa jurusan arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang...

Close