Ini Pendapat Pakar Hukum UMM Terkait Polemik Transportasi Online Malang

Infokampus.news, Malang – Polemik  antara transportasi online Malang dan transportasi konvensional yang belakangan terjadi di Malang akhirnya mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menyelenggarakan diskusi bertajuk “Dilema Malang Tranportasi online vs Tranportasi Konvensional”. Diskusi yang diselenggarakan di Aula Masjid AR Fachruddin UMM ini sendiri digelar oleh Forum Diskusi Mahasiswa Ekonomi (FDME) UMM dengan mengundang beberapa ahli seperti Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Malang, Ya’qud Ananda Qudbah, SS..SST.Par MM, Wakil Dekan III Fakultas Hukum UMM, Sofyan Arief, S.H, M.Kn, Serta Ketua Bidang Angkutan Dishub Kota Malang, Ir. Ngoedijono, Ms. Tr

Pemerintah Harus Atasi Polemik Transportasi Online Dengan Melihat Norma dan Kebutuhan Masyarakat

Dalam Penyampaian materi pertamanya, Sofyan Arief mencoba menganalisa polemik yang terjadi melalui kacamata akademis. dalam realitasnya dimasyarakat, kelangsungan transportasi online di suatu wilayah haruslah melihat dari segi norma masyarakat dan kebutuhan masyarakat tersebut terkait suatu permasalahan.

Baca Juga :  Puluhan Mahasiswa UB Serukan Aksi Peduli Kendeng

“Karena tentunya mode transportasi online belum tentu dibutuhkan di segala wilayah. nah yang harus dianalisa oleh pemerintahan, apakah masyarakat Malang sudah butuh mode transportasi online atau tidak. Dan faktanya, masyarakat Malang ternyata butuh, kalau sudah begitu ya diatur regulasinya agar sama dengan mode transportasi konvensional,” Ungkapnya.

Pakar Hukum Nilai, Banyak Kerancuan Regualsi UU Tentang Transportasi

lebih lanjut, dirinya menuturkan bahwa dalam regulasinya di Undang-Undang sendiri banyak mengalami kerancuan. kesalah pahaman yang terjadi dimasyarakat dalam polemik terkait permasalahan ini adalah kerancuan poin yang di sampaikan pada Pasal 7 ayat 1 UU No 22/2009 dan Pasal 139 ayat 4 UU No 22/2009.

Dalam  Pasal 7 ayat 1 UU No 22/2009, dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat. yang artinya, masyarakat, termasuk individu, dapat juga berpartisipasi langsung dalam penyelenggaraan angkutan jalan tanpa harus memiliki badan hukum.

Baca Juga :  Resmi Ditutup, Ini Jumlah Pendaftar SNMPTN UM 2017!

Sedangkan dalam Pasal 139 ayat 4 UU No 22/2009, dijelaskan bahwa Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. disini menurut Sofyan, terjadi kesalahpahaman antara arti dari Penyedia dan Penyelenggara.

“Pihak yang satu berasaskan pada poin penyelenggaraan, pihak yang satunya mempertanyakan badan hukum. ini lah akhirnya yang mengakibatkan polemik. ada kesalahpahaman akan arti penyelenggaraan lebih bersifat teknis, sedangkan penyediaan berarti yang pemilik alat-alat untuk menyelenggarakan,” Jelasnya.

Transportasi Konvensinal Harus Banyak Berbenah

Terakhir, dirinya menganggap transportasi konvensional harus banyak berbenah. dikarenakan kebutuhan dan perkembangan masyarakat saat ini sudah berlangsung secara cepat sehingga banyak sekali masyarakat yang memang sudah mulai banyak meninggalkan transportasi konvensional.

Baca Juga :  Tata Kota Perkampungan Bisa Dijadikan Model Penataan Kota Di Masa Depan, Ini Pendapat Akademisi UB

“Harus banyak berbenah lagi tentunya. utamanya di bidang komunikasi yang baik, karena banyak yang miskomunikasi antar manajemen dan pekerja sehingga kebutuhan masyarakat banyak yang tidak terjamah,” Jelasnya. (uch)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan / Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informasi Pendaftaran Sekolah Ikatan Dinas 2017!

Halo Sobat FoKus pada kesempatan kali ini infokampus.news akan memberikan informasi mengenai Pendaftaran Sekolah Ikatan Dinas 2017

Close