Kabupaten Malang Hadapi Industrialisasi, PP Otoda UB dan Rumah Keadilan Selenggarakan Diskusi Publik Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)

INFOKAMPUS.NEWS – Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP Otoda) UB dan Rumah Keadilan selenggarakan Diskusi Publik Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Tengah Arus Indutrialisasi dan Investasi di Kabupaten Malang (23/10/19).  Kegiatan yang diselenggarakan pada hari Rabu, 23 Oktober 2019 ini bertempat di Ruang Mimbar Demokrasi Lt.1 Gedung C Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Kegiatan ini mendatangkan tiga narasumber yang terdiri dari Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomi Herawanto, Peneliti Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Ria Casmi Arrsa, dan Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto.

Acara dibuka oleh Dosen Fakultas Hukum UB, Ibnu Sam Widodo, SH,MH. Menurut Ibnu Sam Widodo, terjadinya perubahan fungsi yang awalnya pertanian berubah menjadi lahan pemukiman karena beberapa faktor :
(1) meningkatnya investasi daerah (2) permintaan wilayah pemukiman baru (3) meningkatnya kebutuhan atas lahan (4) pertimbuhan masyarakat yang begitu kompleks  sehingga
perlu kebijakan khusus dari PemBab yang Bersinergi dengan rencana dari pemerintah pusat melalui RPJP, pemerintah provinsi melalui RPJM PROV dan Pemkab dengan RPJMD KAB.

Baca Juga :  Awarding Night: Tutup Pekan Sinemasi 2.0

“Perlu kebijakan khusus untuk memberikan perlindungan terkait dengan lahan pertanian karena faktanya beberapa kecamatan di kabupaten Malang berperan sebagai penyangga utama pertanian dan cadangan pangan tetapi kondisi saat ini banyak yang beralih fungsi lahan.’ papar Ibnu.

“Apalagi kecamatan yang punya potensi pertanian besar pas dekat dengan wilayah kota malang. Kecamatan itu antara lain Lawang, Singosari, Tumpang, Jabung, Wajak, Wagir, Pakisaji, Bululawang, dan Tajinan. Kecamatan-kecamatan itu adalah penyangga utama pertanian tetapi banyak yang beralih fungsi menjadi lahan industri, bisnis perdagangan dan permukiman.” ungkapnya.

Dalam diskusi publik ini, Peneliti Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP OTODA) Universitas Brawijaya (UB) Malang Ria Casmi Arrsa, menyebut komitmen Pemerintah Kabupaten Malang terhadap lahan pertanian masih abu-abu. Terutama komitmen dalam perlindungan LP2B.

Menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sangat membutuhkan komitmen pemerintah daerah. Terutama kaitannya dengan perkembangan investasi dan industrialisasi.

Penetapan status sebuah lahan pertanian menjadi LP2B belum ada sehingga menurut Arssa kondisi itu akan sangat rawan untuk sebuah alih fungsi lahan. Karena status lahan sawah yang tak ditetapkan LP2B tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga, ketika ada alih fungsi tidak bisa dikenai sanksi sebagaimana aturan yang ada.

Baca Juga :  D3 Keperawatan UMM Raih Akreditasi A

Terlebih di era industrialisasi dan investasi yang semakin banyak seperti sekarang. Dimana lahan sawah yang tak ditetapkan sebagai LP2B akan sangat menguntungkan investor. Sehingga jika tidak segera ditetapkan statusnya, maka akan semakin banyak lahan hijau di Kabupaten Malang yang beralih sebagai gedung maupun infrastruktur lainnya.

Dia menyebut, kondisi tersebut akan sangat riskan bagi Kabupaten Malang pada 2020 mendatang. Sehingga dia menyarankan agar ada substansi perencanaan bahwa apa yang dituangkan dalam RPJMD dan RPJPD harus memiliki komitmen pada LP2B.

“Karena gerak aktivitas saat ini seperti maju mundur. Baik perencanaan, program, kebijakan, dan anggaran yang belum ada prioritas dengan luasan 45 ribu hektare lebih lahan sawah. Sedangkan anggaran yang disiapkan Rp 2,5 Miliar sekian saja,” urai dia.

Menanggapi itu, Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomi Herawanto menjelaskan jika perencanaan dan program yang dibuat selama ini mungkin belum komitmen pada perlindungan LP2B. Sehingga hal itu menjadi catatan tersendiri bagi Pemkab Malang.

“Kami akan berupaya dengan berbagai inovasi untuk mempertahankan lahan sawah yang ada saat ini,” jelas Tomi.

Baca Juga :  ITN Malang Resmikan Pura Kampus Pertama di Malang

Ibnu Sam Widodo menyampaikan bahwa kondisi saat ini kabupaten Malang mempunyai Perda 6 th 2008 tentang rencana pembangunan jangka panjang menengah Kab. Malang th 2005-2025 yang menyatakan bahwa di kecamatan-kecamatan tersebut sebagai penopang sektor pertanian tetapi lambat laut berubah menjadi kota satelit pendukung kota malang.

“LP2B merupakan kebijakan sektoral Pemkab Malang yang hierarkis dengan PemProv dan Pemerintah Pusat dan juga membutuhkan dukungan sehingga Kab. Malang sebagai lumbung pangan di jatim memiliki potensi pertanian yang sangat besar terhadap peningkatan PDRB kab malang. Untuk melakukan upaya perlindungan ini maka perlu ada upaya dan kebijakan khusus utk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan secara optimal”Pungkas Ibnu.(Rfl)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *