4 Pernyataan Sikap Terkait Kritisi Hak Angket DPR

Infokampus.news, Malang – Program Pascasarjana UWG Malang bekerjasama dengan Ahli HTN HAN Malang, Forum Masyarakat Sipil Malang dan Malang Corruption Watch menggelar Diskusi Publik bertajuk “Mengkritisi Hak Angket DPR”.

Konferensi pers ini dilatarbelakangi oleh ketidaksepakatan akan keputusan DPR untuk melakukan hak angket kepada KPK karena upaya, proses dan keputusan yang diambil bertentangan dengan aturan perundang-undangan, khususnya UU MD3 yang menjadi dasar parlemen bekerja.

Seperti diketahui, upaya penanganan perkara dugaan korupsi e-KTP oleh KPK mendapat beberapa ujian berat diantaranya insiden penyiraman air keras kepada kasatgas penyidik KPK Novel Baswedan yang menjadi korban ketidakadilan tersebut.

Pencabutan BAP dan kesaksian palsu oleh saksi, perlawananan elit politik, dan usulan hak Angket DPR oleh anggota Parpol di Parlemen. Akhirnya, Jumat (28/04) wacana dan usulan hak angket yang dilontarkan oleh beberapa anggota parlemen, ditunaikan dan diputuskan oleh DPR dengan penuh kontroversi. Beberapa kontroversi yang dimaksud meliputi persetujuan untuk melakukan hak angket tidak bulat oleh semua fraksi dan anggota DPR, sebagian besar anggota parlemen memutuskan untuk Walk Out, terjadi pertentangan di tengah sidang paripurna.

Dr. Anwar Cengkeng, SH, MH, mantan Wakil Rektor I UWG Malang, menggandeng Dr. Sulardi, Dekan Fakultas Hukum UMM, sebagai Ahli Hukum Tata Negara Malang Raya, menjadi narasumber pada diskusi tersebut.

“Ini adalah bagian dari tanggungjawab kami sebagai akademisi untuk ikut serta membantu menata carut marutnya penegakan hukum di negara ini,” ujar Anwar.

4 Point Kritisi Hak Angket DPR

Diskusi yang dilakukan di Ruang P2K Kampus 2 UWG Malang pada Sabtu (29/04) menghasilkan 4 point pernyataan sikap yaitu:
1. Bahwa putusan hak angket DPR terhadap KPK adalah tindakan melanggar UUNo. 17/2014
2. Bahwa pimpinan DPR seharusnya memiliki sifat kenegaraan dalam memimpin lembaga negara
3. Bahwa DPR harus mencabut hak angket DPR terhadap KPK
4. Bahwa Presiden RI harus memerintahkan Kapolri untuk mendukung penuh KPK dalam penuntasan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus e-KTP dan kasus lainnya. (has)

Berita Terkait

ADV-728_x_90

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pascasarjana UNIKAMA Gelar Forum Penyusunan PP, ‘Bagaimana Agar Pembelajaran Terintegritas’

Hari ini Sabtu, (29/4), UNIKAMA (Universitas Kanjuruhan Malang) menggelar Forum Penyusunan Perangkat Pembelajaran di Auditorium Multikultural yang diikuti

Close