Hak Masyarakat Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat

Infokampus.news, Malang – Masyarakat memiliki hak untuk lingkungan yang baik dan sehat, UWG Malang mengadakan seminar untuk berbagi bagaimana cara pandang masyarakat melalui kampanye Energi bersih. Lebih dari 50 orang hadir dalam seminar, kegiatan ini adalah proyek mandiri dari mahasiswa untuk menyelenggarakan kegiatan mata kuliah yang dapat berupa kampanye, diskusi, pemutaran film, dan pengabdian masyarakat.

Seminar dipilih sebagai kampanye, bersama WALHI dalam bentuk seminar energi bersih. Purnawan selaku dosen pengajar mata kuliah hukum lingkungan dan Affandi selaku WALHI Jawa Timur bidang Advokasi hadir sebagai narasumber. Materi yang dibahas berupa energi kotor di Jawa Timur beserta aspek hukumnya.

“Energi Bersih sebagai Hak Asasi Manusia atas Lingkungan yang baik dan sehat di jamin oleh konstitusi dalam Pasal 28 H dan diturunkan dalam UU Energi, UU Migas, UU Kelistrikan, UU Nuklir, UU Pertambangan Minerba, UU Panas Bumi,” jelas Purnawan.

“Namun sekalipun ada UU tersebut belum bisa menjamin HAM masyarakat atas lingkungan khususnya energi bersih, ada hal yang perlu menjadi catatan bahwa konflik-konflik masyarakat ekskalasinya cenderung meningkat,” imbuhnya.

Hal ini wajar karena UU yang terkait SDA isinya relatif represif, yang dicirikan dalam UU tersebut:
1.    Hak-hak masyarakat dirumuskan secara ambiguitas (ambiguity), disatu sisi diakui keberadaannya, tetapi di sisi lain dibatasi secara mutlak dan bahkan secara eksplisit diabaikan keberadaannya
2.    Dicantumkan stigma-stigma kriminologis untuk menggusur keberadaan hak-hak masyarakat atas sumberdaya alam, dengan predikat perambah hutan, penjarah hasil hutan, peladang liar, penambangan tanpa ijin, perumput liar, perusak hutan dan lain-lain
3.    Menonjolkan pengaturan sanksi-sanksi pidana bagi masyarakat yang melanggar norma hukum, tetapi tidak berlaku bagi aparat pemerintah yang tidak melakukan kewajiban-kewajibannya
4.    Mengedepankan penampilan petugas-petugas hukum (legal aparatus) dengan pendekatan sekuriti (security approach)
5. Pengebirian peran serta masyarakat

Hak Lingkungan Yang Bersih Hukumnya Wajib Untuk Masyarakat

“Implikasi yang muncul kemudian dari hukum represif adalah di satu sisi terjadi proses viktimisasi dan dehumanisasi masyarakat lokal, munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang tergusur, terabaikan, atau termajinalisasi sebagai korban-korban dari kebijakan pembangunan, dan di sisi lain terjadi kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan hidup (termasuk energi kotor),” pungkasnya.

“Pemerintah harus segera mencanangkan gerakan go blue sky, “gerakan langit biru” dengan target terukur yakni mengembangkan listrik dengan EBT, seperti angin, matahari, biofull, ombak laut misalnya,” imbuhnya.

Hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat harus dilindungi atas hak itu, jika kemarin perwujudan perlindungannya dengan diadakanya hakim bersertifikasi lingkungan, maka perlu dilindungi pula dengan diselenggarakannya peradilan khusus lingkungan. (has)

Berita Terkait

ADV-728_x_90

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UWG Malang Gandeng Mahasiswa Lintas Perguruan Tinggi Melalui Kompetisi Futsal

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UWG Malang mengadakan kompetisi futsal bertajuk “Civil Futsal Competitions 2017”

Close