Mengenai UU ITE dan Peran Pemerintah Menanggulangi Konten Negatif di Internet, Ini Penjelasan Staff Kominfo

Infokampus.news, Malang – Peran sudah sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Saat ini internet dan manusia sudah sangat menyatu dan saling mempengaruhi. Hal tersebut pula yang mempengaruhi suatu persepsi masyarakat Indonesia terkait isu yang sedang banyak diperbincangkan. Staff Ahli Menkominfo Bidang Hukum, Prof. Dr. Henry Subaktio mengungkapkan perkembangan internet pula yang banyak memunculkan propaganda yang tidak benar terkait suatu hal, dalam studi kasus yang disampaikan yaitu berdampak pada pemerintah saat ini.

Isu Hoax Mudah Tersebar Melalui Internet

Prof. Henry mengungkapkan, saat ini komunikasi digital sangatlah luas dan bebas tetapi banyak sekali pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab untuk menyebarkan isu hoax. Apalagi dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang gemar ngerumpi, maka berita atau isu hoax tersebut tentntunya akan tersebar secara luas dan cepat.
“biasanya hanya dapat Broadcast atau share-share di sosmed, maka mereka langsung mempercayainya tanpa ada kroscek lebih lanjut. Ini yang berbahaya, bisa timbul suatu propaganda yang biasanya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada,” paparnya

UU ITE Sebagai Eksistensi Norma di Dunia Maya

Demi menekan angka penyebaran konten hoax dan negarif itu sendiri, Henry mengungkapkan keuntungan adanya UU No 11 Tahnu 2008 atau yang lebih dikenal sebagai UU ITE. UU ITE sendiri merupakan upaya dari kominfo untuk memunculkan eksistensi norma dunia nyata ke dunia maya. Berdasarkan hasil revisi yang dilakukan terhadap UU ITE, ada beberapa tambahan yang akan menunjung kinerja kominfo demi menuntas isu negatif di dunia maya.
“Hak baru yang di hasilkan dari revisi UU ITE adalah adanya hak right to be forgotten. Artinya, sesuai dengab pasal 26 ayat 2a, dalam penyelenggaraan Sistem Elektrobnik (PSE) wajib menghapus informasi tidak relevan yang berada dibawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan,” Ungkap Henry

Sesuai UU, Kominfo Wajib Mencegah penyebarluasan Konten Negatif

Terakhir, Henry juga menyampaikan bahwa adanya sebuah kewajiban pemerinta untuk mencegah penyebarluasab IE atau konten yang memiliki muatan dilarang oleh UU. Oleh karenanya, kegiatan pemblokiran yang hangat diperbincangkan beberapa waktu lalu menurutnya memang sesuai dengan UU pasal 40 ayat 2a dan 2b.
“Kegiatan pemblokiran terhadap media islam kemarin itu memang banyak sekali mendapatkan protes makanya muncul isu bahwa kominfo memusuhi islam, padahal tidak begitu. Kami memblokir sesuai UU karena ada konten yang berisi hoax dan melanggar ketentuan UU. Jadi sesuai UU, kami wajib menghentikan akses terhadap IE dan DE yang memiliki muuatan hukum,” Paparnya. (uch)

Berita Terkait

ADV-728_x_90

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dukung Kampus Hijau, Unand Rehabilitasi Hutan Pendidikan

Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat melakukan rehabilitasi Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi (HPPB) pada 2017

Close