Pasca 41 Anggota DPRD Kota Malang Terciduk KPK, Para Dosen Hukum Usulkan Solusi Ini

Infokampus.news, Malang – Pasca 41 anggota DPRD Kota Malang ditetapkan sebagai tersangka, kekosongan kekuasaan lembaga legislatif ini tentu menimbulkan polemik baru bagi keberlangsungan roda pemerintahan. Total hanya tersisa 5 orang anggota dewan yang tidak semuanya mampu secara fisik, mental maupun kapasitas dalam mengemban tugas DPRD secara menyeluruh.

“2 orang dari sisa ini sakit-sakitan pula, tidak mungkin yang lain bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Tidak boleh ada kevakuman pemerintahan, untuk itu kami dari pihak akademisi harus turut memberikan solusi,” Ujar Rachmad Syafa’at dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (UB) dalam acara Dialog Mencari Solusi Atas Kekosongan Lembaga Legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang hari ini (5/9).

Padahal saat ini APBD untuk tahun anggaran baru harus segera dirancang dan disahkan oleh para anggota legislatif, tentunya dengan adanya kasus ini pekerjaan besar menjadi terbengkalai. Menurut Aan Eko Widianto, dosen hukum tata negara UB mengungkapkan ada 2 pilihan yang bisa digunakan untuk menuntaskan masalah ini.
“Yang pertama dari partai politik bisa melakukan PAW (Penggantian Antar Waktu), tapi masalahnya jika diganti dengan oknum baru apakah ada jaminan nanti tidak terjadi korupsi seperti ini lagi? Yang kedua pemerintah bisa lakukan diskresi, tetap menggunakan anggaran tahun lalu untuk tahun berikutnya.” Tukasnya pada para peserta dialog.
Namun demikian, menurut Dr. Ahmad Siboy, salah satu peserta yang juga merupakan dosen fakultas hukum UNISMA memberikan pendapat bahwa kedua solusi yang diberikan tersebut sama-sama kurang sesuai jika ditilik dari sudut pandang hukum.
“Kalau PAW, penggantinya harus disumpah di depan Ketua Dewan padahal ketuanya juga tidak ada sudah digelandang KPK. Satu-satunya jalan, presiden harus turun tangan menangani kasus ini dengan mengeluarkan Perpu.” Usulnya.
Sejak awal, menurut Dr Sulardi, dosen FH Universitas Muhammadiyah Malang, memang sistem yang digunakan saat ini masih perlu banyak dibenahi. Seperti pada pemberian mahar politik yang harus dikeluarkan calon belum termasuk biaya kampanye politik, tentu hal ini membutuhkan dana yang sangat besar. Sistem seperti ini tidak akan melahirkan sosok calon yang berintegritas dan berkomitmen terhadap pekerjaannya.
“Dari awal sudah kapabilitas tidak memenuhi syarat, baik pada parpol ataupun pemilih. Padahal korupsi ini lebih parah daripada dollar naik ke angka 15 ribu rupiah, bahkan lebih buruk dari bencana alam yang di lombok itu.” (Pus)

ADV-728_x_90

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read previous post:
Unikama Terpilih sebagai PTS Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru

Infokampus.news - Perubahan yang sangat cepat tengah terjadi dalam segala aspek kehidupan berdampak pula terhadap tuntutan akan kualitas pendidikan, yang

Close