Patut Bersyukur, Beginilah Potret Sistem Pendidikan di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda

Infokampus.news – Setelah kemerdekaan Indonesia, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kondisi ini sangat jauh berbeda dari era kolonial Belanda karena pada masa itu hanya orang-orang tertentu yang dapat mengenyam pendidikan. Meskipun pada awal tahun 1990 diterapkan kebijakan polik etis, nyatanya kebijakan ini dimaksudkan untuk memperoleh tenaga kerja.

Dahulu pada masa kolonial hanya orang-orang belanda dan kalangan elit pribumi saja yang dapat memperoleh kesempatan untuk belajar. Beberapa sekolah memiliki aturan yang berbeda dalam menerima siswanya. Misalnya saja pada sekolah Ongko Siji ataupu HIS kebanyakan menerima siswa dari anak-anak pribumi dari kalangan menengah ke atas.  Sekolah Ongko Siji dan HIS sendiri memiliki durasi belajar selama 6 tahun.

Adapun sekolah yang diperuntukkan bagi kalangan menengah kebawah ada sekolah Ongko Loro dan Sekolah Rakyat (SR). Berbeda dengan sekolah Ongko Siji, sekolah Ongko Loro dan SR memiliki durasi lama belajar yang lebih pendek yakni tiga tahun. Sedangkan untuk kalangan anak-anak Eropa dan beberapa anak pribumi dari kalangan bangsawan disedikan sekolah ELS. Sekolah ELS memiliki durasi lama belajar selama enam tahun dan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar.

Baca Juga :  Fresh Graduate dari Kampus Terkenal Bukan Jaminan Gaji Kamu Bakal Tinggi

Tampak perbedaan yang sangat mencolok dari pembagian sekolah berdasarkan kelas sosialnya. Meskipun kebijakan politik etis diterapkan nyatanya tidak menghilangkan diskriminasi dalam dunia pendidikan.

Masalah lain yang harus dihadapi siswa sekolah Ongko Loro dan SR adalah mereka tidak bisa langsung mendaftarkan dan masuk pada MULO (Meer Uitgebeid Lagere Onderwijs) yang setara dengan SMP. Apabila mereka ingin melanjutkan sekolah lagi, pemerintah Belanda menyediakan sekolah sambungan  (Schakel SchoolI) selama lima tahun atau masuk ke sekolah Veervolgschool  selama dua tahun. Sekolah ini dimaksudkan agar siswanya dapat berbahasa Belanda karena meman bahasa pengantar yang digunakan di MULO adalah bahasa Belanda.

Kebanyakan tenaga pengajar di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah ke atas berasal dari Eropa. Pengajar dari penduduk pribumi masih belum dipercaya pemerintah kolonial untuk mengajar di sekolah yang mereka dirikan.

Semenjak diberlakukannya politik etis barulah tenaga pengajar dari penduduk pribumi mulai direkrut seiring dengan banyaknya sekolah untuk kalangan rakyat biasa didirikan.

Pada sekitar tahun 1930-an mulailah muncul sekolah swasta sebagai tandingan atau saingan dari sekolah Belanda. Tokoh-tokoh yang memperlopori sekolah swasta ini salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara dan rekan-rekannya. Sistem dari sekolah ini pun banyak yang tidak mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda. Diharapkan sekolah swasta ini dapat menjangkau semua kalangan masyarakat pribumi.

Baca Juga :  Prodi Psikologi UB Berhasil Tempati Rangking Pertama pada 5-Year Score Publikasi Ilmiah

Untuk itu, karena sulitnya mendapatkan pendidikan pada masa kolonial seharusnya membuat kita lebih merasa bersyukur. Kita tidak perlu lagi merasa khawatir karena tidak bisa  bersekolah karena sekarangpun pemerintah sudah menyediakan fasilitas program pendidikan yang membantu kita untuk terus belajar. (Sil))

ADV-728_x_90

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *