Pembangunan Saat Ini Hanya Bersifat jangka Pendek, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI : Rakyat Ingin Adanya GBHN

Infokampus.news, Malang – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Daulay berpendapat saat ini Indonesia butuh akan adanya suatu Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam tujuan pembangunan berkelanjutan di negara indonesia. Disampaikannya saat memberikan materi di acara Indonesia Berdialog di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), GBHN mampu menerjemahkan arah pembangunan Indonesia secara jangka panjang, sesuatu yang sampai saat ini masih menjadi kendala pembagunan di Indonesia.

“Sekarang ini sejak amandemen UUD yang menghapus adanya GBHN, arah pembangunan Indonesia ditentukan oleh siapa yang memegang tonggak kekuasaan. efeknya tentuya pembangunan di Indonesia hanya bersifat jangka pendek, kurang lebih 5 tahun sejalan dengan masa kepemimpinannya,” Ungkap pria yang saat ini juga menjabat sebagai sekertaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI ini.

Visi Misi Pemerintah Pusat dan Daerah Tidak Sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI : Itu Salah Satu Alasan Masyarakat Ingin Adanya GBHN

Selain itu, belum lagi dengan program yang dijalankan kepala di masing-masing daerah kadang tidak sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. tentu saja hal tersebut diakuinya sangat menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“contohnya saja Pemerintah pusat sudah menerbitkan 14 paket kebijakan untuk merangsang gairah perekonomian daerah justru pertumbuhannya tidak sesuai dengan harapan. hal tersebut dikarenakan visi kepala negara umumnya tidak sejalan dengan visi kepala daera kebanyakan,” Ungkapnya.

Untuk itu, Saleh mengungkapkan adanya wacana untuk menghidupkan kembali GBHN ini. menurutnya, dorongan dari rakyat yang diterimanya di DPR pun sudah besar, sehingga wacana penghidupan kembali GBHN dinilai layak untuk dikaji kembali oleh teman-teman di DPR dan MPR RI.

“Kami menggulingkan wacana tersebut bukan hanya dari hasil kajian di internal partai, namun juga karena aspirasi masyarakat yang ingin adanya kembali GBHN agar pembangunan di Indonesia berjangka panjang dan tidak mandek bila tonggak kekuasaannya berganti. hal ini yang sedang dikaji di DPR dan MPR saat ini,” Paparnya.

Jika Disetujui, Fraksi Harus Pagari Ranah Amandemen Di Ruang Lingkup GBHN

Namun dirinya juga mengingatkan, bilapun wacana GBHN ini disetujui dan UUD dilakukan amandemen kembali, DPR dan MPR harus meruanglingkupkan amandemen hanya di ranah GBHN saja. yang ditakutkan, munculnya pembahasan diluar GBHN yang tentunya akan membuat proses amandemen UUD akan berjalan panjang dan berlarut-larut.

“Teman-teman fraksi harus sepakat dan mengontrol ranah bahasan hanya di ranah GBHN. takutnya ada suara-suara masuk seperti Presiden harus Warga Indonesia asli dan sebagainya yang tentunya akan membuat ruang lingkup amandemen lebih besar. yang ditakutan justru akan berlarut-larut dan prosesi amandenen ini tidak terkejar di masa kepemimpinan yang sekarang,” Tutupnya. (uch)

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BEM FEB UMM Dan ISMEI Gelar Forum Indonesia Berdialog 2017

BEM FEB UMM bekerja sama dengan Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia menyelenggarakan kegiatan Indonesia Berdialog 2017 di Dome UMM.

Close