Penganut Agama Leluhur Tidak Diakui Sebagai WNI, Kemenag Ajukan RUU

Infokampus.news, Malang – Masyarakat adat penganut agama leluhur seringkali tidak mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Mereka yang bukan penganut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ataupun Konghucu berarti tidak berhak terdaftar dalam kependudukan di Indonesia, sebab hanya ada 6 agama itu yang diakui di negeri ini. Dilansir dari harian The Jakarta Post (6/10) melalui website Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, sekitar enampuluh persen penganut agama leluhur terpaksa memilih satu dari antara enam agama yang diakui untuk dituliskan di kartu identitas mereka. Penyebabnya, ketidakjelasan status agama cenderung menimbulkan tekanan sosial dari sesama anggota masyarakat. Mereka yang punya keyakinan sendiri tidak diakui sebagai Indonesia.

“Masyarakat adat susah sekali menjadi Indonesia, yang bukan Indonesia malah gampang jadi orang Indonesia,” jelas Ir. Abdon Nababan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) saat mengisi seminar nasional bertajuk Eksistensi Masyarakat Hukum Adat : Antara Realita dan Harapan dalam Konstitusi Sosial di Widyaloka Universitas Brawijaya (UB), Senin, 10 Oktober 2016.
“Kalau kita tidak beragama asli Indonesia, tidak dapat KTP, berarti tidak mendapatkan pengakuan dan pelayanan negara. Negara harus memahami masyarakat adat yang memegang teguh agama asli leluhur,” imbuh Abdon Nababan.

Baca Juga :

Apakah lantas menjadi Nusantara tidak bisa menjadi Indonesia? Dalam seminar tersebut Sekjen AMAN Abdon Nababan juga menyebut bahwa baru-baru ini Kementerian Agama RI telah mengajukan RUU terkait dengan Rancangan Undang-undang (RUU) perlindungan terhadap agama kepercayaan leluhur. RUU yang akan diajukan ke DPR RI akhir tahun 2016 ini menandai bahwa Pemerintah Indonesia tidak bisa menyangkal keberadaan pengikut ratusan agama leluhur karena mereka tetap bagian dari Bangsa Indonesia.

Senada dengan hal tersebut, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H. Guru Besar Fakultas Hukum UB menyebut bahwa pemerintah Indonesia memang perlu memahami mereka, bahwa yang dilakukan masyarakat adat itu rasional, ada justifikasi sesuai dengan hukumm adat mereka.
“Masyarakat adat patut diberikan perhatian, kepedulian, dan perlakuan yang sama sebagai warga kesatuan Republik Indonesia. Yang perlu dilakukan adalah meneruskan hukum adat mereka, mendorong agar masuk dalam pertimbangan perda,” tandasnya. (gpl)

Foto : Galuh – Infokampus.news

ADV-728_x_90

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Weekend, 6.812 Maba UMM Ikuti Upacara Pembukaan Student Day

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) akan mengadakan pembukaan Student Day, Sabtu, 15 Oktober 2016 mendatang. Sebagai salah satu rangkaian kegiatan penerimaan...

Close