Permenristekdikti 55/2018 Tuai Pro dan Kontra Mahasiswa

Infokampus.news – Peraturan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 55 tahun 2018 mengenai Pembinaan Ideologi Bangsa menuai pro dan kontra di kalangan aktivis organsisasi ekstra kampus.

Ketu Front mahasiswa Nasional Symphati Dimas Rafi menyatakan kembali diperbolehkannya organ ekstra berkativitas di lingkungan kampus seperti tertuang dalam aturan tersebut tak serta merta menjadi kabar baik sebab menurutnya secara substansi Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2018 justru membatasi ruang ebrpikir para aktivis organisasi ekstra.

“Kami secara garis besar tidal setuju dengan eprturan itu, karena tidak akan mengubah secara fundamentar demokrasi di kampus. kami meniali ini hanya cara pemerintah untuk bisa mengontrl organisasi mahasiswa. ini sama seperti Orde Baru pemerintah menjadi penafsir tunggal ideologi di kampus” Ungkap Dimas.

Dimas curiga peraturan ini dibuat untuk mengontrol mahasiswa sebagaimana yang dilakukan Orde Baru (Orba) lewat kebijakan normalisasi kehidupan Kampus/ Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKN). pancarila dilakukan orde baru melalui P4, sementara lewat aturan baru ini, pancasila coba diwacanakan kembali lewat Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal ideologi Bangsa (UKMPIB) yang wajib dibentuk di tiap-tiap kampus.

Menurut Dimas P4 dengan UKMPIB sama bahayanya dan berdampak buruk, ia mengatakan lebih baik pemerintah atau rektor membuka ruang yang luas kepada seluruh organisasi agar bisa berkativitas di kampus. atas nama kebebasan akademik tak boleh lagi ada pelarangan diskusi termasuk yang berkaitan dengan PKI, komunisme dan sejenisnya.

Terbitnya Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2018 mengugurkan Surat Keputusan (SK) Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan nasional Nomor 26/DIKTI/KEP/2002 mengenai Pelarangan Organisasi ekstra Kampus atau Partai Politik dalam kehidupan kampus.

Menristekdikti Mohammad Nasir berkata peraturan ini tak sekedar melegalkan organ ekstra, tapi juga untuk menghalau radikalisme. “upaya pemerintah menekan paham paham intoleran dan radikal di kampus” Ungkap Nasir di Jakarta, Senin (29/10).

Sementara itu gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyambut baik aturan baru ini. “pemikiran radikal dan intoleran itu muncul justru akrena ada pelarangan organ ekstra. Peraturan lama bikin mahasiswa enggak bisa mengkaji pemikiran lagi dan akhirnya ditarik kaum radikal dan intoleran,” Ujarnya. (Jul)

Berita Terkait

  • Infokampus.news - Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan (Kemenristekdikti) meluncurkan peraturan Menristekdikti nomor 55 tahun 2018 terkait Pembinaan Ideologi Bangsa dalam kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Peluncuran Permenristekdikti tersebut sebagai upaya pemerintah menekan paham paham intoleran dan radikalisme di kampus. Mohammad Nasir menyampaikan bahwa berdasarkan survei Alvara Research Center dengan responden 1.800 mahasiswa di 25 Pergruuan Tinggi diindikasikan ada sebanyak 19.6 persen mendukung peraturan daerah (Perda) Syari'ah. lalu 25,3 persen diantaranya…
  • Seluruh mekanisme maupun sistem seleksi dari seleksi mandiri diserahkan ke masing-masing PTN penyelenggara, sehingga tiap PTN berbeda-beda.
  • Masa bakti Ir Tundung Subali Patma MT akan segera berakhir, para kandidat memperebutkan posisi orang nomor satu di Politeknik Negeri Malang.

ADV-728_x_90

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read previous post:
World Youth Forum 2018
Bangga! Penyanyi Indonesia isi Theme Song World Youth Forum 2018

Infokampus.news - Siapa tak kenal Fatin ? Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat yang sedang naik daun ini menjadi perwakilan penyanyi

Close