Presiden Jokowi Putuskan Ujian Nasional 2020 Ditiadakan

INFOKAMPUS.NEWS – Presiden Joko Widodo memutuskan meniadakan ujian nasional (UN) untuk tahun 2020. Hal itu disampaikan Juru Bicara Fadjorel Rahchman melalui keterangan tertulis (24/3).

“Keputusan ini sebagai bagian dari sistem respons wabah Covid-19  yang salah satunya adalah pengutamaan keselamatan kesehatan rakyat. seperti yang telah disampaikan bahwa sistem respons Covid-19 harus menyelamatkan kesehatan rakyat, daya tahan sosial dan dunia usaha,” ujar Fadjroel.

Ia menambahkan, peniadaan UN menjadi penerapan kebijakan social distancing (pembatasan sosial) untuk memotong rantai penyebaran Virus Corona atau Covid-19.  Presiden Jokowi menyampaikan dalam rapat terbuka dengan pembahasan UN,Kemarin (24/3) melalui video conference. 

UN ditiadakan untuk tingkat sekolah menengah atas (SMA) atau setingkat madrasah aliyah (MA), sekolah menengah pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan sekolah dasar (SD) atau setingkat ibtidaiyah (MI).

“Siang hari ini akan dibahas kebijakan UN untuk tahun 2020. Kita tahu covid-19 sangat mengganggu proses pendidikan di tanah air dan kita juga melakukan belajar dari rumah untuk mencegah penyebaran Covid-19,” ungakpnya.

Baca Juga :  KKN Secara Daring, Mahasiswa UGM Beri Edukasi Covid-19

Situasi ini membawa dampak pada rencana UN tahun 2020. Tercatat ada 8,3 juta siswa yang semestinya mengikuti UN dari 106.000 satuan pendidikan di tanah air. Saat ini tersedia tiga pilhan. Pertama,UN tetap dilaksanakan. kedua, UN tetap dilaksanakan tetapi pelaksanaannya ditunda, ketiga UN ditiadakan sama sekali.

“Kebijakan peniadaan UN perlu diikuti oleh partisipasi aktif warga dengan penerapan perilaku social distancing, yaitu kerja dari rumah,belajar dan ibadah di rumah,” lanjutnya.

Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda sebelumnya mengatakan ada beberapa opsi penilaian yang bisa menjadi rujukan sekolah dalam menentukan kelulusan siswa. beberapa opsi yang dibahas dan dikaji komisi X DPR bersama Mendikbud Nadiem Makarim adalah pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) sebagai pengganti UN.

Opsi tersebut bisa diambil jika pihak sekolah mampu menyelenggarkaan USBN secara online. “Kami sepakat bahwa opsi USBN hanya bisa dilakukan jika dilakukan secara “daring” (dalam jaring), karena pada prinsipnya kami tidak ingin ada pengumpulan siswa secara fisik di gedung-gedung sekolah” jelasnya.

Baca Juga :  Efek Covid-19: STAN Batal Terima Mahasiswa, Sekolah Kedinasan Tunda Pendaftaran

Opsi berikutnya dengan mempertimbangkan nilai kumulatif siswa selama menempuh proses belajar di sekolah.

“Jadi nanti pihak sekolah akan menimbang nilai kumulatif yang tercermin dari nilai rapor dalam menentukan kelulusan seorang siswa,karena semua kegiatan ekstra kulikuler atau ekstra kulikuler siswa terdokumentasi dari nilai rapor,” Kata Huda. (Edt)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *