Soroti Konteks HAM di Indonesia, Pakar HAM Internasional Berikan Kuliah UMUM di UMM

Infokampus.news, Malang –  Pusat Studi Agama dan Multikuluralisme (PUSAM) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) selenggarakan kegiatan  Master-Level Course (MLC) on Sharia and Human Rights yang diadakan sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan 28 Juli 2017. Hadir dalam kegiatan ini beberapa pakar Hak Asasi Manusia (HAM) internasional seperti Utusan Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) Prof Heiner Bielefeldt Prof. Tore Lindholm dan Lena Larsen PhD dari Oslo Coalition, Norwegia, Prof Brett Scharffs dari Bringham Young University, USA, Prof Jeroen Tempermen dari Erasmus University Rotterdam, Belanda, dan Prof Mun’im Sirry dari University of Notre Dame, USA.

Konteks Masyarakat Yang Beragam Jadi Tantangan Indonesia Atasi Pelanggaran HAM

Seperti dilansir dalam laman UMM, Prof Heiner Bielefeldt menilai, pelanggaran HAM saat ini bisa terjadi di mana saja, dan melalui modus apa saja. Bisa melalui sektor tempat kerja, birokrasi, sekolah, dengan melibatkan isu agama, kekerasan, dan terorisme.

“Dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius, yang menjadi tantangan tentu saja lebih beragam, karena isunya bisa meluas pada pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan,” kata guru besar HAM di University of Erlangen, Jerman tersebut.

Selain beberapa pakar HAM internasional, hadir pua pakar HAM dari dalam negeri seperti  di antaranya Prof Syamsul Arifin dan Cekli Setya Pratiwi LLM (UMM), Ihsan Ali Fauzi (the Asia Foundation), dan Dr Ahmad Nur Fuad (UIN Sunan Ampel Surabaya). Para pakar dalam negeri ini dihadirkan agar kontekstual dengan isu-isu terkini di Indonesia.

Kegiatan Master-Level Course (MLC) on Sharia and Human Rights Selaraskan Hubungan Syariah dan HAM

Sementara itu, Seperti dilansir dalam laman UMM, kepala PUSAM UMM Prof Dr Syamsul Arifin MSi, juga mengatakan bahwa tujuan diselenggarakannya kegiatan ini di antaranya memberikan pemahaman kepada aktivis atau mahasiswa mengenai hubungan antara syariah dan HAM, dalam konteks harmoni, konflik, interaksi, dan respons terhadap berbagai isu kontemporer.

“Sekaligus membuka kesadaran pada para pegiat HAM terhadap berbagai problem HAM di Indonesia, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan syariah atau hukum Islam,” terang pria yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor I UMM ini. (uch)

Berita Terkait

ADV-728_x_90

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

H-2 MTQMN XV Ma’hat UIN Maliki Malang Masih Lengang

H-1 MTQMN XV Rabu ini (26/7) para kafilah sudah mulai berdatangan dari berbagai penjuru negeri. Hal ini diutarakan

Close