Tiga Bulan Remunerasi UB Bergulir, Dampaknya?

Infokampus.news, Malang – Remunerasi yang digulirkan Universitas Brawijaya (UB) bulan Agustus 2016 lalu, dirasa belum memberikan dampak perubahan yang signifikan bagi dosen. Hal tersebut diakui Moch Dawam Maghfoer, dosen Fakultas Pertanian UB kepada Infokampus. Meski demikian, ia mengapresiasi positif kebijakan remunerasi, karena selain dari sisi penghasilan bertambah, ada standardisasi yang tepat sasaran.

“Belum terasa perbedaanya, karena itu kan diberikan 2 kali dalam satu semester. Ya saya ikuti saja kebijakan ini, ada standardisasi gaji pegawai berdasarkan grade dan jabatan, dari sisi penghasilan sih bertambah, enaknya kalau mengganti jadwal kuliah tetap dapat poin” papar Dawam.

Sebagai dosen Fakultas Pertanian yang digolongkan dalam kelompok A atau dapat dibilang memiliki penghasilan tinggi (satu golongan dengan Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, dan FIA) kebijakan remunerasi berjalan lancar.

Baca Juga :

 

Meski banyak menuai spekulasi pada awalnya, karena sistem keuangan masih berbasis pada otonomi fakultas, namun sejauh ini pelaksanaan remunerasi berjalan sesuai kendali.

“Sejauh ini baik-baik saja tidak ada pertentangan dari pihak manapun. Tidak ada fakultas yang punya penghasilan besar, karena pembangunan di UB ini konstan, bukan parsial,” kata Tim Remunerasi UB Moh. Farid Rahman, S.si M.si.

Remunerasi merupakan total kompensasi yang diterima pegawai sebagai imbalan atas pekerjaan berupa tamabahan gaji dan insentif. Pengukuran kinerja didasarkan pada pencapaian kinerja utamanya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dasar, didukung oleh parameter keaktifan pegawai diluar tupoksi.

“Misalnya mereka menjadi narasumber, panitia suatu acara, dan lain-lain tetap dinilai secara tersendiri dijumlahkan, dan dinilai sebagai insentif,” jelas Farid.

Sedangkan besaran tunjangan berbeda tiap kelas jabatan, mulai kabiro, kabag, kasubbag, dan fungsional grade. Perbedaan ini sudah diperhitungkan berdasarkan analisis jabatan, yakni volume resiko kerja atau dampak yang bisa muncul dari dalam menjalani sebuah jabatan/ wewenang.

“Sudah dibuat peraturan. SDM ditata di dalam jabatan tadi, dan itu memerlukan waktu untuk meletakkan orang tepat di jabatannya,” jelasnya kepada Infokampus.

Remunerasi di UB dilaksanakan berdasarkan amanah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui SK No 195 KMK 2016. Secara hukum
UB merupakan PTN-BLU dan diwajibkan untuk melaksanakan remunerasi melakukan pengelolaan keunagan berdasarkan militokrasi.

Penulis : Galuh Pandu

Foto : Galuh – Infokampus.news

ADV-728_x_90

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read previous post:
Kali Pertama UM Gelar Pemira dengan Sistem e-Vote!
Kali Pertama UM Gelar Pemira dengan Sistem e-Vote!

Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) Universitas Negeri Malang (UM) akan segera dimulai per-Desember 2016 mendatang. Setiap organisasi intra kampus akan dirombak...

Close