Manajemen ASN: Dosen PNS dpk Wajib Urus Kepangkatan Secara Berkala

INFOKAMPUS.NEWSUniversitas Widyagama (UWG) Malang mengadakan sosialisasi peraturan pemerintah tentang manajemen ASN di hadapan dosen PNS di UWG, Sabtu (29/6/2019).

Empat perwakilan dosen PNS dpk UWG diundang oleh Lembaga Layanan DIKTI 7 (LLDIKTI 7) untuk mengikuti Sosialisasi Manajemen ASN pada awal Ramadan lalu. Mereka adalah Zulkarnain, S.H., M.H.; Arie Restu Wardhanu, S.T., M.T., Ph.D.; M. Agus Sahbana, S.T., M.T. dan Dr. Survival, S.E., M.M. Pada Sabtu kemarin, giliran para perwakilan ini meneruskan informasi yang diterima kepada seluruh dosen PNS dpk yang ada di Kampus Inovasi ini, yang seluruhnya berjumlah 34 orang. Jumlah ini adalah terbanyak di perguruan tinggi swasta Kota Malang kedua sesudah dosen PNS dpk di UMM dan terbanyak keempat di lingkungan LLDIKTI 7.

Koordinator dosen PNS dpk UWG Dra. Yekti Intyas Rahayu, M.M., yang juga Wakil Rektor ll menyampaikan dalam sambutannya bahwa dia berharap agar para dosen PNS dpk di UWG benar-benar memperhatikan materi yang akan disampaikan agar mengerti benar apa tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang ada.

Baca Juga :  10 PTN Dengan Nilai Rerata Diterima Tertinggi SAINTEK pada SBMPTN 2019

Di antara beberapa poin yang disampaikan pada sosialisasi tersebut, salah satunya yakni terkait dengan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 dan Undang-undang RI No. 5 tahun 2014.

Zulkarnain, S.H., M.H. memaparkan materi tentang perbedaan ASN dan PNS, jabatan fungsional dan jabatan fungsional akademik, tentang kewajiban pengisian SKP dan LKD-KKD bagi DYS serta larangan dosen PNS dpk untuk berpolitik. “Begitu dosen PNS dpk mendaftarkan diri sebagai wakil rakyat, maka saat itu juga yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari statusnya sebagai PNS,” jelas Zulkarnain. Dosen yang sedang menyelesaikan studi S3 nya tersebut menambahkan bahwa dosen PNS dpk juga akan dikenai kewajiban mengurus kepangkatan dan jabatan fungsionalnya dalam waktu tertentu, dan bila tidak akan dikenai sanksi.

Sementara itu, Arie Restu Wardhanu, S.T., M.T., Ph.D. menyampaikan informasi terkait dengan kewajiban melakukan presensi, ijin cuti dan sanksi-sanksi ASN.

Terakhir, Dr. Survival, S.E., M.M. meneruskan informasi terkait dengan peraturan dosen PNS dpk yang melanjutkan studi. “Dosen PNS dpk yang ijin melanjutkan studi atas biaya pemerintah, harus menyelesaikan studi sesuai ketentuan waktu yang ada. Bila tidak mampu menyelesaikannya maka ybs dikenai kewajiban mengembalikan dana yang telah diterima, plus bunganya,” terang Survival.

Baca Juga :  3 Kampus Indonesia Masuk Top 500 Universitas di Level Internasional

Rangkaian acara sosialisasi ditutup dengan pemberian cendera mata kepada salah seorang dosen PNS dpk yang pada tahun ini berkesempatan untuk melaksanakan program haji yaitu Dr. H. Lukman Hakim, S.H., M.H. (him)

ADV-728_x_90

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *